Mengapa Keamanan Website Pemerintah Indonesia Lemah?

Sepertinya bukan menjadi rahasia lagi kalau sistem keamanan website pemerintah di Indonesia itu lemah. Sudah terlalu banyak kasus cyber crime yang menyasar situs-situs website pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Padahal website pemerintah itu memegang peran vital dalam menyediakan informasi dan layanan publik yang esensial. Tapi nyatanya masih banyak keamanan website pemerintah Indonesia yang berada di bawah standar yang diharapkan.

Masalah ini tentu tidak hanya membahayakan integritas data, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Yang saat ini sedang ramai adalah kasus server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengalami gangguan sejak Kamis 20 Juni 2024.

Berdasarkan informasi dari laman Kominfo, ternyata kasus tersebut disebabkan oleh Ransomware.

Jelas, ini bukan masalah yang main-main. Karena yang diserang website atau server skala nasional dan memuat data-data yang penting. Tidak hanya akan merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam privasi dan keamanan nasional. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya apa yang pemerintah sudah lakukan selama ini?

Menurut kami, inilah beberapa penyebab mengapa website pemerintah bisa sangat rentan terhadap serangan seperti itu.

Infrastruktur Teknologi yang Tertinggal

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya keamanan website pemerintah Indonesia adalah infrastruktur teknologi yang tertinggal. Banyak sistem yang masih menggunakan teknologi lama yang rentan terhadap serangan siber. Pembaruan sistem sering kali tertunda karena keterbatasan anggaran dan kurangnya prioritas pada aspek keamanan.

Kalau kita melihat kasus diretasnya Server PDNS, secara awam kita bisa melihat kalau kemungkinan servernya menggunakan Windows. Atau bisa juga kombinasi Windows + VMware + XAMPP, dll. Maybe. Kalau iya, tentu itu sangat rawan sekali. Karena Window memang rentang terhadap serangan seperti itu.

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keamanan siber memerlukan investasi yang signifikan, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Sayangnya, banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat.

Anggaran yang tersedia sering kali lebih difokuskan pada pengembangan fitur dan layanan baru, sementara aspek keamanan menjadi prioritas kedua. Kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan siber (non swasta) juga menjadi kendala, di mana sebagian besar staf IT di instansi pemerintah banyak yang belum memiliki keahlian khusus dalam menangani ancaman siber.

Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan

Kesadaran akan pentingnya keamanan siber masih rendah di kalangan pegawai pemerintah. Banyak pegawai yang tidak memahami risiko dan dampak dari serangan siber, sehingga sering kali mengabaikan protokol keamanan dasar.

Pelatihan keamanan siber yang dilakukan juga masih minim dan tidak merata di seluruh instansi. Akibatnya, banyak pegawai yang menggunakan kata sandi yang lemah, tidak mengenkripsi data dengan benar, atau bahkan tidak menyadari tanda-tanda serangan siber lainnya.

Regulasi dan Kebijakan yang Lemah

Regulasi dan kebijakan keamanan siber di Indonesia masih belum kuat dan komprehensif. Meskipun sudah ada beberapa peraturan terkait keamanan siber, implementasinya sering kali tidak konsisten.

Banyak instansi yang tidak mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, baik karena kurangnya pengawasan maupun karena interpretasi yang berbeda-beda terhadap regulasi yang ada. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam menangani insiden siber juga masih kurang efektif.

Dampaknya Terhadap Publik

Kelemahan dalam keamanan website pemerintah tidak hanya berdampak pada instansi terkait, tetapi juga pada masyarakat luas. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, dan berbagai kejahatan siber lainnya.

Masyarakat menjadi tidak percaya pada sistem elektronik pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi publik dalam program-program digital pemerintah. Kepercayaan yang hilang ini sulit untuk dikembalikan dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah untuk memperbaiki citra dan keamanannya.

Belum lagi jika masalah terjadi di layanan-layanan publik, dampaknya akan membuat layanan publik terhenti sementara waktu dan akan menyebabkan kekacauan.

Upaya yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Untuk meningkatkan keamanan website pemerintah, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pemerintah harus meningkatkan investasi dalam teknologi dan infrastruktur keamanan siber. Indonesia memiliki banyak ahli di bidang cyber security. Jangan sia-siakan kemampuan mereka.

Ini termasuk mengganti sistem yang usang dan menerapkan teknologi terbaru yang lebih aman.

Kedua, perlu adanya peningkatan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Pegawai perlu dilatih secara rutin dan diberi pemahaman yang mendalam tentang ancaman siber dan cara mengatasinya. Keamanan data itu harus dijadikan prioritas utama, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan keamanan siber serta memastikan implementasinya yang konsisten di seluruh instansi. Koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan untuk menangani insiden siber secara lebih efektif.

Keamanan website pemerintah Indonesia masih lemah karena berbagai faktor. Seharusnya Pemerintah mulai menyadari hal ini dan menjadikannya sebagai bagian dari prioritas negara. Karena jika terjadi hal-hal seperti itu, yang jadi korban juga masyarakat. Data-data masyarakat akan sangat rentan untuk disalahgunakan.